BPJPH Percayakan 35.000 Sertifikat Halal Self Declare 2025 kepada LP3H UNP

PADANG - Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pembinaan LP3H 2024 Batch 3 yang diadakan di Jakarta, 6-8 Juni 2024, Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) Universitas Negeri Padang (UNP) dipercaya oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) untuk mengurus 35.000 Sertifikat Halal (SH) Self Declare bagi pelaku usaha mikro kecil pada tahun 2025 nanti.

Kepercayaan BPJPH ini menunjukkan bahwa LP3H UNP telah diakui sebagai LP3H yang sehat, normal, tertib administrasi, aktif, dan memiliki tanggung jawab dan hak yang sama dengan LP3H lainnya di Indonesia.

Baca juga: Kadisdikbud Rohil Lantik Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Tanjung Medan

“Alhamdulillah, BPJPH mengamanahkan kuota kepada kita LP3H UNP 35.000 SH dari 3 juta SH skema Self Declare untuk tahun 2025, ” ujar Kepala LP3H UNP, Edi Saputra, M.Pd yang juga merupakan dosen PAI FIS UNP dengan penuh semangat.

Di tahun 2024 ini, LP3H UNP telah mencapai target 2.500 SH terbit. Keberhasilan ini patut diapresiasi, mengingat skema Self Declare masih terus berjalan dengan kuota 200 ribu SH yang akan dibuka pada bulan Juni - Agustus 2024.

Baca juga: Ozkan, sahabat dari Istanbul

“Pemerintah, DPR, dan Kementerian Keuangan memberikan kuota 3 juta SH untuk tahun 2025, dan LP3H UNP menjadi salah satu dari 87 LP3H di Indonesia yang mendapatkan kepercayaan untuk mengurus 35.000 SH di antaranya” kata Edi Saputra.

LP3H UNP berkomitmen untuk terus membantu pelaku usaha mendapatkan SH dengan cara yang mudah, halal, dan berkualitas. 

Baca juga: Kesejahteraan di Asia dalam Studi Kasus Pengasuhan Anak

Pada rakornas yang diikuti ratusan LP3H se Indonesia ini, Edi Saputra, M.Pd juga mengusulkan agar pemerintah mengeluarkan instruksi atau edaran untuk mendorong semua kantin di dinas pendidikan, sekolah, perguruan tinggi, dan kantin dinas lainnya untuk mengurus SH. 

LP3H UNP siap menyukseskan program pemerintah merealisasikan wajib halal Oktober 2024-2026 dan membantu pelaku usaha UMK mengurus SH gratis skema self declare. (***)

Baca juga: Kekosongan Tenaga Pengajar, Djohar Arifin Wanti-Wanti Pemerintah dalam Pembuatan Kebijakan